Melihat Aceh dari Jakarta

Oleh Zulfata, Pendiri SKM & LII

 

OPINI - Sebagai warga Aceh yang merantau ke Jakarta sungguh memiliki kesan tersendiri saat melihat Aceh dari Jakarta. Cara melihat ini tidak ingin terjebak oleh narasi atau komunikasi politik yang selama ini terlihat kaku terkait aksi salah menyalahkan antara Aceh dan pemerintah pusat yang kemudian disimbolkan sebagai Jakarta. Substansi yang diuraikan dalam tulisan ini mengarah pada bagaimana dinamika perekonomian dan politik yang patut dipahami Aceh agar tidak melulu berkubang sebagai daerah yang miskin, serta mudah berapologi pada kehebatan sejarah dan kekayaan alamnya.

Memahami kajian ini semakin menarik jika pembaca dapat memadukan dua pengalaman dan sudut pandang antara melihat Aceh dari Aceh dan melihat Aceh dari Jakarta dalam kurun waktu tertentu. Tulisan ini mencoba menyinggung permasalahan yang terjadi terkait isu-isu strategis antara Aceh dan Jakarta selama lima tahun terakhir. 

Adapun isu strategis itu di antaranya adalah isu ekonomi kerakyatan, industri, pendidikan, politik dan keagamaan. Memahami sektor sektor isu yang disebutkan ini diperkiraan tidak lepas dari Aceh ketika Aceh ingin melaju lebih cepat tanpa selalu bertumpu pada kesuraman Aceh masa lalu. Artinya saat melihat Aceh dari Jakarta, maka arah yang ingin dituju adalah agar Aceh atau segenap masyarakat Aceh mampu mendulang arah kebijakan yang pro-masyarakat, baik dalam agenda pembangunan manusia maupun pembangunan postur politik daerah. 

Selama lima tahun terakhir, diakui atau tidak, Aceh masih mengalami stagnan. Hal ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran, gelar kemiskinan masih juga bertahan, korupsi pendidikan hampir jadi hiburan di media sosial, komitmen politik elite Aceh untuk bersatu dalam membangun Aceh pun tahun berganti tahun masih mengalami simpang siur. Terlabih ketika melihat elite politik Aceh yang berada di Jakarta tampak mengami dilema saat ingin membangun Aceh secara sporadis.

Dilema terkait membangun Aceh bukan saja karena faktor akibat masa kelam yang masih mempengaruhi Aceh saat ini, tetapi faktor terkait tidak adanya komitmen yang utuh dan kuat untuk melepaskan kebiasaan politik bermuka dua di Aceh yang tanpa sadar telah menabung ancaman bagi kondisi Aceh di masa yang akan datang. Sebut saja soal tatakelola ekonomi dan industri Aceh yang tampak tidak memiliki posisi tawar untuk menjadikan Aceh kuat secara ekonomi dan politik, baik di mata masyarakat Aceh sendiri maupaun masyarakat di Jakarta. 

Suka atau tidak, ketika elite Aceh hanya mampu berteriak soal kekhususan Aceh yang belum optimal terwujud, tanpa adanya politik jemput bola pada konstelasi politik nasonal, dapat dipastikan teriakan kekhususan Aceh tersebut justru akan menjadi bola api bagi Aceh yang ujungnya tetap mengarah pada pembangunan Aceh yang stagnan. Sikap politik daerah Aceh yang sedemikian bukan saja dapat menjadikan suasana politik nasional akan mudah “melumpuhkan” Aceh, tetapi juga memberikan sinyal bahwa yang berada di garda terdepan menjadikan Aceh tidak maju-maju bukanlah postur politik pemerintahan pusat, melainkan sikap elite politik Aceh itu sendiri. 

Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah lembaga yang harus lincah untuk membangun posisi tawar dalam memperkuat sirkulasi perekomian daerah yang berdampak langsung pada meningkatkan daya beli masyarakat Aceh. Tantangan menuju kesana memang tidaklah mudah, terlebih saat ini momentum Pilpres 2024 Aceh dianggap tidak memiliki pengaruh elektoral bagi politik 2024. Sehingga harus diakui Aceh hari tidak begitu istimewa terkait kekuatan politik dalam memenangkan pasangan presiden dan wakil presiden. 

Kemudian persoalan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh dan kaitannya terhadap dampak pasang surutnya usaha masyarakat juga mesti dievaluasi dengan tangkas dan bijaksana. Mendorong untuk hadirnya berbagai indusri di Aceh juga tidak dapat sakadar mengandalkan diplomasi seremonial. Intinya, pemangku kekuasaan di Aceh tidak boleh larut dalam sikap posisi aman dengan bertopeng pada aturan syariat Islam, namun tidak berjuang untuk menyelematkan ekonomi rakyat. Pemangku kekuasaan di Aceh harus tegas dan mesti penuh siasat untuk memankan pendulum syariat Islam dan tidak diam diri melihat potensi kemiskinan di Aceh yang diakibatkan keliru memainkan aturan syariat.

Dalam konteks ini kejujuran pemangku kekuasaan di Aceh menjadi taruhan saat ingin serius membenahi Aceh agar roda-roda perekonomian masyarakat berputar kencang. Saat hendak menuju ke sana, pemangku kekuasaan di Aceh harus berani mengambil sikap untuk memutuskan mata rantai ketergantungan ekonomi Aceh terhadap provinsi tentangga. Aceh mesti mampu membagun tatakelola distribusi atau daya pasok komoditas di daerahnya sendiri agar putaran uang di Aceh tidak bocor ke provinsi tetangga. Hari ini kebijakan ekonomi kerakyatan Aceh belum tampak mengarah ke sana. 

Padahal sektor yang paling cepat bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh  adalah faktor tatakelola daerah dan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh butuh banyak uang yang berputar di dearahnya, dan masyarakat Aceh ingin lepas dari praktik kartel antara Aceh dan provinsi tentangganya. Soal anggaran yang berlimpah di Aceh yang disebut dengan “Kue APBA” tidak dapat menjadikan jaminan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh itu sendiri, sehingga daerah Aceh hari ini mesti cepat berbenah.

Memang benar bahwa Aceh dan Jakata tidak dapat disamakan secara utuh, selain Jakarta adalah ibu kota negara, Jakarta juga putaran uanganya sangat tinggi. Sehingga ketergantungan masyarakat tidak terlalu berharap dari anggaran daerah (DKI Jakarta). Tetapi paling tidak pemangku kekusaan di Aceh mesti dapat belajar dari cara Jakarta berpolitik dalam menciptakan stimulus kebijakan keuangan dan kebijakan politiknya dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat. 

Jika Aceh tidak serius untuk dibenahi, maka dikhawatirkan Aceh akan terus berada dalam kubangan kemiskinan dan kejumudan berpolitik. Memang terasa keras nada tulisan ini, namun percayalah kajian ini muncul karena kelembutan hati saat melihat Aceh dari Jakarta. Semoga dalam kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Ahmad Marzuki saat ini dapat menjadi pembuka jalan pintas atau pembuka pintu bagi Aceh agar dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan Aceh yang semakin tampak nyata semenjak pengumuman kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.